JAKARTA - Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Mulawarman (UNMUL) dan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama
(PKS) di Jakarta ((23 Oktober 2026). Penandatanganan yang melibatkan Dekan
FPIK UNMUL, Dr. Moh. Mustakim, M.Si., ini menjadi kerangka formal bagi
penguatan sinergi kelembagaan dalam pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan
di Provinsi Kalimantan Timur, baik perairan darat maupun laut.
PKS
tersebut mencakup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian,
dan Pengabdian kepada masyarakat) sebagai landasan kerja sama. Melalui
skema ini, FPIK UNMUL tidak hanya berperan sebagai mitra akademik, tetapi juga
didorong menjadi penggerak utama dalam mendukung kebijakan pembangunan sektor
kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di daerah. Dekan FPIK UNMUL
menegaskan bahwa kerja sama ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi
mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas, terutama dalam mendukung ketahanan
pangan serta keamanan hasil perikanan di Kalimantan Timur.
Kalimantan
Timur memiliki basis sumber daya perikanan yang signifikan. Data Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Kaltim menunjukkan produksi perikanan tangkap mencapai
166.376,85 ton per tahun, dengan rincian 122.998,71 ton (73,92 persen) berasal
dari perairan laut dan 43.378,14 ton (26,08 persen) dari perairan darat. Garis
pantai Kaltim yang membentang 3.776 kilometer turut menopang aktivitas produksi
di wilayah pesisir. Potensi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan
strategis dalam ruang lingkup PKS antara KKP dan FPIK UNMUL.
PKS
Mendukung Survei Kampung Nelayan Merah Putih di PPU dan Kutai Barat
Salah
satu turunan langsung dari PKS ini adalah dukungan terhadap percepatan
pembangunan dan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP),
program prioritas pemerintah yang digulirkan KKP. Universitas Mulawarman
melalui FPIK UNMUL saat ini terlibat dalam kegiatan survei di 18 titik yang
tersebar di dua kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan
Kabupaten Kutai Barat.
Keterlibatan
UNMUL dalam survei KNMP sejalan dengan peran perguruan tinggi mitra yang
dilibatkan KKP untuk mengidentifikasi calon lokasi berdasarkan kondisi
sosial-ekonomi, potensi perikanan, serta kesiapan infrastruktur wilayah. KNMP
sendiri merupakan program yang menyentuh langsung kehidupan nelayan di tingkat
kampung, dan pada 2026 pemerintah menargetkan pembangunan dalam skala nasional
yang masif. Dukungan survei dari FPIK UNMUL di PPU dan Kutai Barat menjadi
bagian dari upaya memastikan bahwa pembangunan KNMP berbasis pada data lapangan
yang valid dan kontekstual, bukan sekadar pendekatan seragam dari pusat.
Dengan
PKS ini, kerja sama KKP–UNMUL tidak berhenti pada seremoni penandatanganan.
Melalui Tri Dharma yang melekat pada FPIK UNMUL, hasil survei KNMP dapat
ditindaklanjuti dengan pendampingan masyarakat, kajian akademik, dan penguatan
kapasitas sumber daya manusia nelayan di dua kabupaten tersebut menjadikan
kolaborasi ini sebagai contoh konkret hilirisasi peran perguruan tinggi dalam
pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur.